POSISI kekuasaan presiden versus legislatif, sangat jomplang: presiden minus kekuasaan,
sedang legislatif surplus kekuasaan. Bersedianya PDIP masuk dalam pendongkel
Gus Dur, telah mematangkan Sidang Istimewa Penggusuran Gus Dur final.
Gus Dur paham, bahwa ia mustahil menang melawan legislative heavy yang dipimpin Amien
Rais itu. Perlawanan yang ia lakukan, adalah perlawanan seorang NU melawan
Muhammadiyah, persis mokongnya perlawanan Hasyim Asy’ari melawan Achmad Dahlan
dalam kasus Komite Hejaz yang diekstrimkan dengan idiom “nahdlah” - bangkit
untuk melawan!
Dari kualitas kesetiaan Islam seperti sejarah lampau itu,
nasib Madani yang mutlak butuh ummatan
wahidah, sebenarnya sudah sekarat. Juga di masa depan, sepanjang Madani
hanya bertemu orang-orang yang pendidikan agamanya bagus, posisi sosial
agamanya bagus, ibadatnya aduhai, tapi tabiatnya, hobi mendulang laba a la
Snouck Hugronje.
Gus Dur kalah. Nahasnya, sekonyong pula libido mengkolase
replika kepemimpinan Rasulullah ikut goodbye
dalam hiruk pikuk penggusuran Gus Dur yang terkapar mengenaskan bersama mayat
Madani. Jangan bilang Amien Rais tak mudheng
harga yang dibayar umat: ia seksama ikhwal itu.
Uniknya, Amien Rais bangga menyerahkan kekuasaan itu kepada
Megawati: mau ke mana sih Antum?
Belakangan jatuh ke jenderal militer lagi, rapi jali pula dijagai eks penguasa
Orba, masih tetap ABG (ABRI - Birokrat - Golkar). Tengok saja chemical konstantanya, cuma berubah
solek, juga masih tak kapok dengan Yatsrib! Total jenderal, laksana hukum
Avogadro, sebelum dan sesudah reformasi, hasilnya sama, ha, ha, ha, hik, hik,
hik…
Refomasi pasti tak secelaka kini jika akad Madani tak
dikhianati. Antum makarillah order Al Maidah, (1): “Hai orang yang beriman,
tepati janjimu…”
Pemimpin yang khalif, tunai janjinya sama besar dengan
imannya, sehingga penguasa seperti itu lebih ilahiah, lebih bermoral, lebih
beradab ---antinomi Niccolo Machiaveli dalam Il Principe--- niscaya imajinasi
berkorupsi tak sedahsyat India, Malaysia, atau Timur Tengah. “Jangan menerima
amanat jika khawatir tak mampu menunaikannya,” pesan Quraisy Syihab, Ramadhan
lalu diMetro TV.
Saya terkesiap waktu menanggapi asumsi Wakil Rektor
Universitas Paramadina, Yudi Latif di forum pra kongres Prodem. Bahwa, kata
Yudi, Islam berkerjasama dengan kekuatan pasar (kapitalis), ialah filantropis
yang merongrong dan menyabotase instrumen demokrasi prosedural, biang
determinan kian jauhnya reformasi dari demokrasi subtansial.
Subtansinya, sebagai sumber moral, Islam menderita unusual behavior of power, perilaku
menyimpang berkuasa dengan pengkhianatan cita Madani.
Ya itu tadi, demokrasi tanpa moral building itu, yang tak menyertakan illahi itu, yang lapar duit itu,
yang memilih khalif cukup berdasar keterwakilan banyak duit ---tanpa asal usul
duit--- bukan mewakili akhlak seperti didawuhkan Rasulullah. Lima tahun
mendatang, kita akan sibuk menurunkan para penjahat itu!
Seorang karib, pemimpin LSM, cepat membisiki saya, “Jangan
bicara Islam, orang tak suka, tak laku”, katanya serius. Busyet. Saya tak suudzon. Ia Madura sekampung saya, dan
banyak respon senada sebelumnya. Di berbagai hasil penelitian pun, gencar
dipublikasi bahwa parpol Islam adalah parpol paling tak disukai responden.
Cukup jelas, ada yang tak beres di tubuh Islam Indonesia. Dulu, tak disukai
rezim, kini publik.
Sulit memfalsifikasi kejatuhan Islam yang sebelum
pengkhianatan terhadap Madani ---reformasi itu--- kedudukannya mencapai derajat
tertinggi dreaming publik sepanjang
sejarah. Setelah dikhianati, terperosok ke titik nadir,peripheral. Andai logika
laisa-kamislihi-saiun itu sama
seperti logika saya, “si baharu”
dalam istilah Maturidi, kiranya mudah mendakwa: laknat itu akibat perilaku
menyimpang Antum kepada Madani! Antum mengkhianati Rasulullah!
Tengok cemooh dan nista kian banyak, vulgar. Akidah
diserang, rasul diganti Mosadeq dan Mirza Gulam Ahmad, yang terakhir seolah
membangkitkan kembali dialog romantisme Syari’ah Pakistan di Indonesia, padahal
sudah kehilangan kontekstual tirani, sedang masalah utamanya karena gagal
membangun Hukum Publik Islam Indonesia, lalu mengukuhkan fatalisme apriori
publik terhadap Islam Politik.
Publik tak bodoh, tahu bahwa kegagalan Madani akibat ulah
Islam Politik, yaitu Parpol Islam. Kini mereka menghukum Islam Politik yang
dalam hasil penelitian SKH Kompas, Parpol Islam adalah parpol yang tak menarik.
Dan, salah satu korbannya adalah PPP, padahal cuma follower.
Sekarang kita juga sadar, hasil reformasi tanpa Madani itu,
menghasilkan demokrasi yang lapar duit, telah mendorong para agamawan jadi
koruptor untuk membiayai demokrasi lapar duit itu. Sejak penangkapan Rokhmin
Dahuri hingga Hamka Yamdu, semua tangkapan KPK adalah Agamawan Muslim. Ini
jelas laknat, hasil uji premisnya, agamawan = bandit, wow.
Jika Madani yang jalan, niscaya demokrasi tak seganas kini.
Minimal aura illahiah hadir di ruang publik --- bukan cuma rangkaian berhala
dan berhala kekuasaan di mana negara rame-rame kita dorong ke ranah biadab.
Jika Madani menang, ahlak yang jadi parameter rekruitmen khalifah dalam ridho
Allah, bukan laknat Allah. Ironisnya, pemimpin yang naik ke singgasana karena
mewakili akhlak, justru muncul di AS, yaitu Barrack Obama.
Saya yakin, laknat kepada Islam Indonesia itu akan berakhir,
jika para pengkhianat Rasulullah itu minta maaf. Tapi saya tak tahu caranya.
Mungkin Angkatan 98 punya kiat lain?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar