10 Tahun Reformasi: Salah Pilih dan Amburadul Berkepanjangan (Tulisan 2)

JADI, filosofi Madani tak cukup sekedar praktikum mengganti penguasa dan berkuasa. Dengan lain kata, tujuan reformasi yang mekanik itu, secara filosofis telah diubah oleh aspek isoterik Madani, yaitu untuk menciptakan negara yang bukan saja manusiawi, tapi juga bermoral ilahiah kerasulan, sehingga mampu melindungi warga negara dari anasir kebiadaban sebagaimana dilakukan Rasulullah di Yatsrib.

Silogismenya: tak ada pekerjaan yang mampu kita sukseskan tanpa ridho Tuhan, telah hidup di semua keyakinan agama. Bisa saja kita tambahkan, bukan saja bi-adab, tapi multi-adab ---apapun lah namanya--- ialah aspek yang memusnahkan kepastian hukum di mana kita dikembalikan ke zaman jahiliah

Nyaris di semua kota, dalam mindset masyarakat Indonesia saat itu, menunjukkan fenomena hidupnya gagasan yang menghendaki terwujudnya replika kepemimpinan Madani Rasulullah di tanah pertiwi sebagai tujuan utama dan aplikasi aksi reformasi.

Sangat reasonable dan romantis, semakin kuat dan lebih kuat, oleh kecemasan terkooptasinya kejiwaan negara oleh anasir Barat yang ketika itu ---mau-tak-mau--- IMF telah tampil sebagai pahlawan yang bermoral di televisi kita.

Saya adalah bagian publik yang geram, karena dari 79 negara yang dibantu IMF dalam catatan Sach, Kepala Bidang Pembangunan Universitas Harvard, 43 di antaranya malah tambah rudin.

Padahal domino effect, berasal dari metode Klasik Baru II yang sama. Masalahnya, hotkey untuk menolak bencana emisi rezim Ekspektasi Rasional itu, IMF juga tak tahu, meraba-raba, sementara kita jadi kelinci percobaan yang saling bunuh di antara persaingan politik luar negeri Partai Republikein --- yang mengajukan CBS (Currency Board System) versus Bandwidth System yang dijagokan Partai Demokrat didukung jaringan Mafia Berkeley. Konyolnya, salah pilih pula, berakibat amburadul berkepanjangan hingga kini.

Pengembangan paradigma Madani sampai ke resiko itu. Karenanya, by design demi Madani, ditetapkan Ketua Umum PBNU, yaitu Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dan, Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais Ketua MPR-nya. Secara normal, yang berhak duduk di kursi RI-1 adalah PDIP, selaku pemenang Pemilu. Sedangkan di MPR, adalah Golkar selaku runner-up-nya.

Kepada kedua orang itu umat menitip Madani, ialah cita-cita mengkolase replika kepemimpinan Rasulullah. Tak kunjung kesempatan emas seperti itu diberikan oleh Allah sepanjang sejarah Indonesia: negara RI diserahkan kepada NU dan Muhammadiyah, termasuk di zaman Masyumi Natsir yang menyorongkan Syari’ah Historis secara menakutkan dalam Piagam Jakarta.

Majelis Subuh membai’at Madani sebagai inti gerakan reformasi, tapi saya tak mudheng siapa yang duluan, Angkatan 98 atau Nurcholis Madjid, Deliar Noer, Amien Rais, atau Gus Dur, dst?

Yang pasti, Allah mendengar hasrat bangsa ---yang 94 persen Muslim--- untuk membangun Indonesia beradab, mengkolase kebaikan Madani, asal Antum kuat ujiannya.

Majelis Subuh kemudian membentuk Islam Poros Tengah untuk melindungi Madani, dan memberikan perlawanan ketika coba diganjal PDIP-nya Amien Azis.

Dan, godaan pun tiba. Masuk tahun ketiga, Gus Dur ---yang cuma punya empat indera--- itu, telah dadak sontak menjadi birokrat nomor satu, mulai menuai dramaturgi mis-management Rp 30 miliar cash-in Bulog.

He he he, alit banget nominalnya dibandingkan ratusan triliun rupiah jarahan Orba, atau gondolan bandit bankir BLBI yang diperas Jaksa Oerip CS, maupun dibanding kedudukan Gus Dur selaku Presiden RI. Soalnya: “Mau tidak, Amien Rais membantu Gus Dur demi Madani?”

Layaknya, demi amanat umat tadi, hukumnya wajib bagi Amien Rais membantu Gus Dur: “bagaimana upaya mendeponir kasus itu, tentu saja dalam koridor opsiushul fiqh agar Madani tak terbunuh”.

Bantuan macam itu tak sulit di tingkat moral politik Senayan yang tengah mencari format etika, karena saban hari belajar dusta dan 86 berkat kondisi out of control akibat kelebihan power (legislative heavy).