“Psywar”, Belajar dari Try Sutrisno

Krisis diplomatik Indonesia - Malaysia kembali marak. Kebalikan dengan pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghendaki penyelesaian damai, kondisi di lapangan, rakyat sudah sampai pada penyelesaian secara perang. Tampaknya, perang dan martabat bangsa, adalah dua sisi tubuh tunggal yang tak terpisahkan, diperlukan kreativitas lebih untuk menghindari perang yang mengerikan tanpa harus kehilangan martabat. Krisis serupa pernah terjadi antara Indonesia - Australia.

Tahun 1984 Australia menggunakan koran Sydney Morning Herald (SMH) menyerang Indonesia dengan judul berita “Soeharto After Marcos”, ditulis dalam bentuk strait news dan indepth, lengkap dengan indikator bisnis keluarga Cendana yang memburukrupakan Kepala Negara dalam konteks simbol negara. Saya lupa edisi pemuatan berita itu, tetapi yang jelas, substansinya sama dengan judulnya, “Soeharto After Marcos”, yakni: Presiden Soeharto yang akan digulingkan setelah Presiden Filipina, Ferdinand Marcos yang terjungkal oleh people power, Cory Aquino.

Berita SMH tadi, diikuti mass media internasional dan menggegerkan dunia, terutama akibat mata internasional terfokus pada kesuksesan gerakan people power di ASEAN tadi. Terhadap SMH, tak ada counter dari Bina Graha, Departemen Luar Negeri, maupun Departemen Pertahanan setelah lebih tujuh kali melakukan character assassination terhadap Kepala Negara sebelum itu, hanya pengusiran wartawan SMH.

Justru, saya beroleh tugas dari Mabes ABRI dan Bina Graha untuk mempelajari dan bermanuver. Saat itu, saya menjabat Redaktur Khusus dan Koordinator Liputan SKE Jayakarta, sebuah harian pagi ekonomi (menggantikan Jurnal Ekuin yang dibreidel) yang SIUPP-nya milik Yayasan Jayakarta (Yayasan Kodam Jaya) atas nama Letjen (TNI) Amir Machmud.

Brigjen TNI G Dwipayana, Dewan Redaksi Jayakarta, adalah Asmen dari Mensekneg Letjen (TNI) Soedharmono (sayap politik PTHM), mengkomunikasikan langsung kepada Presiden Soeharto, apa yang akan kami lakukan. Tetapi, tak memberi pengarahan teknis apa pun. Begitu juga dari hotline Panglima ABRI, Jenderal (TNI) Benny Murdani (sayap politik prajurit). Ajaib, dalam soal martabat bangsa, kedua sayap politik tersebut bersatu yang biasanya tak kunjung akur.

Hasil Wawancara

Inilah yang saya lakukan. Membentuk tim liputan khusus yang tugas utamanya mempelajari legitimasi konstitusi (Pancasila dan UUD 45) dalam proses penerbitan maklumat perang. Elaborasi dari konstitusi, yang (i) menyatakan perang adalah Presiden bersama MPR. Sedangkan yang (ii) menerbitkan rekomendasi perang adalah ABRI. Saya menugaskan Ali Akbar, reporter pindahan dari Jawa Pos Jakarta lengkap dengan assignment untuk mewawancarai Mayjen (TNI) Try Sutrisno yang kala itu menjabat Wakasad TNI Angkatan Darat, dan dua kali saya konfirmasikan hasil rekaman wawancaranya itu kepada Pak Try (sayap PTHM).

Ringkasan isi berita tersebut: “Jika Australia terus merusuhi, sesuai Pancasila dan UUD 45, penyelesaiannya adalah perang!” Saya turunkan berita itu di headline, dua hari berturut-turut. Itulah berita yang paling menakutkan selama 20 tahun lebih saya berkarir di pers, dan yang membuat saya tak tidur selama sepekan.

Mengapa? Pertama, karena Pimred Jayakarta Brigjen (TNI) Wiryadi, Redpel Banjar Chairuddin (kini Direktur Surabaya Post), Wapimred Acin Yassin (orangnya Benny Murdani), menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Kedua, aspek politik militer yang unpredictable, walau pun sejumlah jenderal tiap Sabtu berdiskusi untuk SKE Jayakarta. Ketiga, berita maklumat perang tersebut, dikutip oleh media internasional karena dianggap sebagai pernyataan resmi pemerintah, di mana SKE Jayakarta dianggap corongnya ABRI.

Keempat, serangan dari media massa dari Australia meningkat mencapai dimensi analisis kekuatan armada perang. Harian Kompas berkali-kali menurunkan analisis Prof Paul Gibb dari Monash University tentang armada perang Australia dan Indonesia, berikut lingkungan perang dan ramalan perangnya.

Dua bulan setelah recovery bilateral, diplomasi Indonesia – Australia membaik. Pak Try naik menjadi Kasad dan menghilangkan stigma nyali prajurit zeni kurang dari nyali prajurit infantri, dan Dubes RI untuk Australia diganti dengan Sabam Siagian, Dewan Redaksi Harian Suara Pembaruan.

Dari contoh soal tadi, adalah tidak seluruhnya benar analisis tentang Pakta Pertahanan Five Power Defence Arrangement (FPDA) yang dikemukakan Jaleswari Pramodani dari LIPI. Bahwa jika Malaysia berperang dengan Indonesia, maka negara-negara FPDA lainnya, Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris akan ikut menyerang.

Sebab, FPDA sudah terbentuk pada waktu peristiwa Indonesia – Australia itu, tapi tidak masuk dalam analisis ahli, malah dikesampingkan. Namun demikian, ke depan perlu dikembangkan ide Pakta Pertahanan Indonesia Baru dengan negara lain, misalnya dengan Tiongkok. Dalam hal ini, niscaya kita akan banyak berbeda pendapat, apakah politik luar negeri nonblok masih relevan atau tidak. Sebab, musuh tidak akan datang dari jauh! (Sumber: Suara Pembaruan, 7 September 2010).