Ahistoris dan Penyesatan
Judul itu berasal dari substansi buku Agus Sunyoto, “Atlas Wali Songo - Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah”, diluncurkan Juli 2012 di markas PBNU.
"Penghapusan Wali Songo dari daftar tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali merupakan usaha sistematis dari golongan minoritas yang memiliki akidah dan ideologi Wahabi untuk membasmi paham mainstream Islam Nusantara - paham Ahlussunnah Waljamaah yang sosio kultural -
religius dianut oleh varian sosial santri, priyayi, dan abangan yang sebagian diwakili oleh golongan Nahdiyyin dengan cara menghapuskan keberadaan Wali Songo dari konteks sejarah penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Sehingga, ke depan nanti, secara akademis keberadaan Wali Songo beserta ajarannya terpinggirkan dari ranah sejarah dan tinggal sekadar dongeng, mitos, dan legenda,” tulis Agus Sunyoto yang profesor dari Unibraw (2012:V).
Masalahnya, jaringan dakwah Wali Songo dalam riset Agus Sunyoto, bertarikh 1470-an Masehi. Sedangkan pembawa ajaran Wahabi (Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang) 1830 Masehi, yang menolak fakta tentang Wali Songo. Jadi, ada perbedaan waktu sekitar 333 tahun, lebih dulu Wali Songo di Indonesia daripada Wahabi.
Corong Wahabi yang digugat Agus Sunyoto adalah Ikhtiar Baru Van Hoeve, penerbit buku “Ensiklopedia Islam”, karena tak mencantumkan Wali Songo. Memang, ensiklopedi tersebut dipakai nasional hampir resmi, praktis Nahdlatul Ulama terpojok.
Buku lebih radikal ialah tulisan Sjamsudduha “Walisanga Tak Pernah Ada”. Yang menafikan jejak sejarah ajaran Aswaja Wali Songo, ialah buku “Mantan Kiai NU Menggugat Tahlilan, Istighosahan, dan Ziarah Para Wali”, tulisan Makhrus Ali dan “Buku Putih Kyai NU”, tulisan Afrochi Abdul Gani. Ketiganya penganut berat Wahabi.
Agus Sunyoto membantah postulat Wahabi tadi. Di bukunya itu, - yang diantar Profesor Mundardjito, Guru Besar Arkeologi Fakultas PIB Universitas Indonesia, dan Profesor KH. Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU - ia lengkapi dengan data, fakta sejarah, termasuk sejumlah foto situs sejarah Wali Songo, berikut silsilah dan etnografisnya. Tak syak deh, data dan fakta itu sukar dibantah maupun difalsifikasi (dibantah secara filsafat), lebih sukar lagi secara antrop dan sosiologis.
Deception Operation
Kerisauan Agus Sunyoto itu taklah seserius dahulu kala, tatkala informasi masih langka dan primitif (auding stage), mengingat jarak, tempo, dan teknologi informasi belum dikenal sehingga mudah disesatkan. Jarak dan tempo kini sudah berhenti. Peristiwa apapun di pelosok bumi dan antariksa, menyebar nyaris pada tempo yang sama, bahkan TCP/IP Internet kini antar-planet. Dua dasa warsa lalu baru antar-satelit. [Dibantah saja Pak Agus. Bantahan Antum itu, unggah ke Internet, niscaya akan tersiar hingga ke Mars, Bulan, Pluto, dan tersimpan hingga ribuan tahun. Postulasinya: tak dibantah dianggap benar oleh publik].
Buku Agus Sunyoto itu, memang buku pertama yang menyodorkan bantahan tentang ahistorisnya Wali Songo. Namun yang menarik hati saya justru modus ahistoris itu. Kok bisa dihilangkan alias di-ahistoric? Apa bisa? Bisa! Kurang kerjaan kalee. Bisa jadi! Menurut saya, itu soal kekuasaan, kepentingan, berakhir dengan kebencian lalu kedengkian.
Dengki bisa sangat dahsyat dan terjadi di mana pun, seringkali dengan motif acak. Di ranah politik kita, kedengkian malah sangat diperlukan untuk memelihara militansi dalam operasi penyesatan (deception operation).
Dari ahistorisnya Wali Songo itu, muncul ide. Jika Fokenah (Foke - Nachrowi) mau menang melawan Jokowi Ahok di putaran ke dua Pilkada DKI Jakarta bulan depan, di rapat DPW PAN DKI Jakarta, pekan lalu, saya usulkan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan -- yang PLT Ketua DPW PAN DKI Jakarta – agar Fokenah mengaktifkan Ahistoris Operation, derivasinya lebih dikenal di kalangan intelijen sebagai Deception Operation (Operasi Penyesatan). Alasannya, jika terhadap Wali Songo bisa, mengapa kepada Jokowi tak bisa?
Tahun 2000 yang kena sasaran Operasi Penyesatan CIA adalah LIPI. Fortuna Anwar yang Ketua Riset Politik LIPI, masuk perangkap. Kepada Presiden BJ Habibie, Ia memastikan, jika Referendum dilaksanakan di Timor Leste untuk menentukan kehendak rakyat Timtim (i) bergabung dengan NKRI, atau (ii) keluar dari NKRI, niscaya hasilnya: Timtim Bergabung dengan NKRI. Referendum dilaksanakan, dan hasilnya meleset. Yang menang adalah (ii) keluar dari NKRI.
Secara empirik, sedikitnya tiga kali saya menemukan peristiwa di-ahistoris. Tahun 1976, saya dan sejumlah rekan menginisiasi Universitas Madura yang awalnya bernama Unmad, kini Unira, Kabupaten Pamekasan. Ketika saya kampanye di Madura (Dapil X Jatim), ternyata pada buku Sejarah Unira, tak ada nama saya. Sebaliknya, saya diterima dengan baik oleh Rektor Unira / Ketua Yayasan Unira, Amiril, yang secara fisik paham proses inisiasi Unira 28 tahun sebelumnya. Mulanya, Universitas 17 Agustus (Untag) dengan empat kelas Fakultas di Gedung Kantor Keresidenan Madura, Pamekasan. Karena Golkar kalah telak di Pemilu 1975 di Pamekasan, Untag di-pki-kan hingga lenyap. Unmad menggantikan Untag [sebagai gonimah politik, he he].
Tahun 1986 Jawa Pos menulis “Sejarah Jawa Pos”, nama saya juga raib. Padahal, Dahlan Iskan (Redpel), yang minta kepada saya agar memotori rotasi Kepala-Kepala Biro Jawa Pos karena tak ada yang sudi dirotasi. Saya memimpin Biro Jawa Pos Jakarta menggantikan Darul Aqsa yang ngambek karena duit kuliahnya yang terpakai operasi tak kunjung dibayar Jawa Pos hingga sekarang (Darul kini Kepala Perpustakaan Jakarta Post). Sewaktu buku sejarah Jawa Pos itu ditulis, saya sudah ikut mendirikan koran ekonomi Jayakarta (pengganti koran Jurnal Ekuin yang dibreidel).
Rupanya ada yang mengklaim untuk memperoleh jabatan seolah berjasa. Maklum, masa saya Kepala Biro Jawa Pos Jakarta, Jawa Pos beroleh nobel dari Majalah Time sebagai koran dengan tiras tertinggi nomor dua di dunia. Nama saya pun meroket sehingga Mensesneg Soedharmono yang langsung meminta kepada Dahlan Iskan untuk memindahkan saya ke Jayakarta.
Tahun 2004 saya masuk parlemen di Senayan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Sampai kini, tak ada nama saya di pengurus FPAN walaupun saya sangat populer. Melainkan, tercantum di Fraksi MPR. Akibatnya, setiap hendak melaksanakan hak-hak Fraksi DPR, seperti Hak Interpelasi dan Hak Angket, harus melapor kepada pimpinan FPAN. Uniknya, tiap ekses dari pelaksanaan hak-hak fraksi dituduhkan kepada saya. Lho.
Tahapan operasi deception intelligent dirumuskan dari data forensiknya by cases by times by matters, diolah dalam suatu milieu: situation room, kata Iwan Latumenten, aktivis intelijen, anak dari Jenderal (TNI) Latumenten.
Data forensik sosiologis tadi, diolah menjadi sejumlah mozaik, kemudian dimunculkan mozaik baru guna melenyapkan mozaik asli. Hasilnya, perubahan perilaku sosiologis karena saling curiga, akibat fakta yang berubah remang-remang, selanjutnya menuju tahap fagmentasi sosial -- dalam grand design sering disebut pencetakan social engineering (rekayasa sosial) guna pembentukan masyarakat baru yang dikehendaki. Para petilas, seperti para pahlawan, adalah mozaik yang harus dihapus dan diganti dengan mozaik baru hasil operasi deception.
Penyusunan mozaik baru memang keajaiban dari deception -- ilmu sangat tua yang terus berkembang di dunia intelijen secara tersembunyi -- di Indonesia tercatat pada operasi Devide Et Impera (pecahkan lalu kuasai) oleh penguasa Hindia Belanda. Variannya sebanyak modus kompleksitas sosiologis: penghapusan, penyesatan, pengarahan.
(Artikel ini dimuat www.liranews.com Agustus 2012).
Oleh Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman
(Anggota DPR (2004-2009), Wasekjen Hukum DPN HKTI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar